Pokja REDD Kalimantan Timur

Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Provinsi Kalimantan Timur

Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) Kalimantan Timur

Penulis: Pokja REDD Kalimantan Timur (Hacked by Mr.lamers) - tanggal 8 November 2012 0 komentar

Kalimantan Timur memiliki luas hutan hutan mencapai 14,7 juta Ha (60% dari luas provinsi) menyebabkan penggunaan lahan menjadi sangat dominan dan melibatkan berbagai kepentingan tidak terkecuali sektor Pertambangan. Belum diperhitungkan perkebunan yang hanya untuk kelapa sawit saja ditargetkan satu juta hektar serta pertanian pangan yang memiliki luas kurang lebih sama. Dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasiskan pemanfaatan lahan menyumbang 93,99 % dari total 1,94 Giga ton penyumbang emisi dan memainkan peran 94,18 % penurunan emisi dari total 1,71 Giga ton.  Hal ini menunjukan begitu pentingnya keberhasilan penurunan emisi dari sektor berbasiskan pemanfaatan lahan. Dengan melihat kondisi kehutanan saat ini di Kaltim, maka perlu segera dilakukan upaya yang mengarah pada perbaikan-perbaikan lingkungan dan pembangunan hutan. Catatan penting yang perlu dikemukakan bahwa deforestasi dan degradasi hutan (yang saat ini secara Nasional masih berada pada kisaran 700.000 – 800.000 hektar per-tahun) tidak hanya disebabkan oleh pembalakan kayu yang berlebihan, tetapi juga akibat tumpang tindih pemanfaatan/penggunaan lahan serta konversi kawasan atau areal berhutan ke sektor-sektor berbasis lahan, tidak terkecuali pertambangan, perkebunan, pertanian dan sektor lainnya termasuk pembangunan infrastruktur fisik. Padahal fungsi hutan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan, kekayaan/ keanekaragaman hayati menjadi pertimbangan tidak saja untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, akan tetapi juga menjadi jaminan kualitas kehidupan masyarakat dari lingkup lokal/tempatan, nasional dan bahkan komunitas global saat ini dan di masa depan.  Untuk digarisbawahi bahwa di Indonesia total lahan kritis (di dalam dan di luar kawasan hutan) telah mencapai hampir seluar 60 juta hektar, sementara di Kaltim berada pada kisaran 6-10 juta hektar atau lebih luas dua hingga tiga kali dari total hutan di Pulau Jawa.

Dalam perkembangan global semakin disadari bahwa deforestasi dan degradasi hutan telah dan akan membawa kepada ancaman peningkatan emisi khususnya elemen karbon di satu sisi, dan pada sisi lainnya kemampuan hutan untuk menyerap dan menyimpan karbon serta gas buang dari industri dan transportasi akan terganggu.  Atas dasar itulah Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terluas ketiga di dunia (setelah Brasil dan Zaire) pada pertemuan COP 15 UNFCCC di Copenhagen (Denmark) Desember 2009, perlu menegaskan komitmennya untuk menurunkan emisi gas paling tidak sebesar 26% dan bahkan bilamana mungkin 41% (dengan dukungan Negara lain) pada tahun 2020. Khusus untuk sektor Kehutanan menjadi sangat utama dikarenakan memiliki target penurunan emisi terbesar yaitu 14,0% – 35,8%.  Target nasional yang diberikan tersebut pertimbangannya sangat rasional, karena dilandasi atas berbagai hasil penelitian, yaitu: (1) Deforestasi di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) menyumbang hingga 20% dari emisi Carbon Dioksida (CO2) global; dan (2) Karbon tersimpan di dalam ekosistem hutan (~4.500 Gt CO2) atau satu setengah kali lebih besar daripada yang ada di atmosfir (~3.000 Gt CO2).

Sehubungan dengan komitmen tersebut pasca COP 15 UNFCCC Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemenpenas/ BAPPENAS) segera melakukan koordinasi kembali guna merumuskan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) 2010-2020.  Pada level Provinsi disusun juga Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK. Kebijakan tersebut bersifat menyeluruh, seperti pengelolaan lahan gambut, penanganan limbah, pengembangan program sektor kehutanan, pertanian, industri, transportasi, dan energi.  Sementara pada saat yang bersamaan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui Satuan Tugas (Satgas) REDD+ menyusun Strategi Nasional Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Stranas REDD+).

Dalam rangka implementasinya di Kaltim maka dikembangkan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+. Perbedaan dengan RAN/D GRK, skop dari SRAP REDD+ terbatas pada sumber emisi dari kegiatan yang berbasis pada penggunaan lahan.  Keberadaan SRAP REDD+ Kaltim juga akan memberikan beberapa manfaat, a.l. terpenting:

(1)          Menyinergikan pendekatan `top-down` (RAN GRK; STRANAS REDD+) dengan yang bersifat `bottom-up`, tidak terkecuali pada tingkat para pengguna sumber daya alam (contoh AMDAL para pemegang izin usaha pemanfaatan; dan kegiatan masyarakat) terkait dengan upaya pengurangan emisi;

(2)          Memberikan arahan bagi berbagai inisitatif/program kegiatan yang muncul, baik secara lokal atau bahkan internasional (melalui program-program kerjasama internasional yang semakin banyak di Kaltim) terkait dengan pengurangan emisi;

(3)          Menyelaraskan upaya vertikal dan horizontal, termasuk yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan ekonomi dan unit manajemen agar lebih memiliki sensitifitas lingkungan menuju satu Visi yang sama.

 

Berdasarkan  tinjauan terhadap RPJPD Kaltim 2005-2025 serta STRANAS REDD+ di atas serta dengan merujuk pada isu-isu strategis terkait dengan persoalan deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Timur (lihat pada Bab IV dalam dokumen ini), maka dapat dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan daripada SRAP REDD+ Kaltim sebagai berikut:

 

Visi

 

Tata kelola sumberdaya hutan dan lahan di Kalimantan Timur yang mampu menyinambungkan keselarasan fungsi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat

 

Misi :

Mewujudkan Visi pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik dapat dicapai dengan:

  1. Memantapkan struktur dan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan (baik skala besar maupun kecil) guna mengefektifkan pengurangan emisi;
  2. Mengembangkan perencanaan pembangunan khususnya kegiatan berbasis hutan dan lahan yang berorientasi pada pengurangan emisi;
  3. Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan hukum di bidang pengelolaan hutan dan penggunaan lahan guna pengurangan emisi;
  4. Meningkatkan kapasitas (pengetahuan, keterampilan dan sikap) para pengelola sumberdaya hutan serta pengguna lahan agar upaya pengurangan emisi dapat berjalan secara lebih efektif.

 

Dokumen SRAP REDD+ Kalimantan Timur disusun melingkupi kurun waktu tahun 2012 – 2030 sejalan dengan lingkup Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) 2005 – 2025.

Dokumen RAD-GRK dan SRAP REDD+ merupakan dokumen sinergis yang diharapkan menjadi acuan dalam pengarus utamaan isu perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian ada jaminan SRAP REDD+ dilaksanakan pada tingkat kegiatan  di SKPD maupun di stakeholder lainnya dan untuk menjaga dokumen tetap mengikuti perkembangan dinamika sosial, politik dan ekonomi maka secara periodik akan dilakukan tinjauan ulang.

 

*** Dokumen SRAP dapat di download Disini

 

Beri Komentar - Add A Comment

Spam Protection by WP-SpamFree